Koalisi Selamatkan Anak Indonesia Dorong Pemerintah Tunda PTM

Berita Baru, Yogyakarta – Koalisi Selamatkan Anak Indonesia (KSAI) yang terdiri dari LBH Jakarta, LaporCovid-19 dan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) mengirim surat kepada pemerintah untuk menunda Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Menurut mereka, pelaksanaan PTM saat ini dianggap mengancam keselamatan nyawa anak.

Salah satu perwakilan koalisi sekaligus anggota advokasi LaporCovid-19, Natasha Devanand Dhanwani menyatakan bahwa PTM mengancam nyawa anak karena tingkat vaksinasi masih rendah.

“Tingkat vaksinasi pada pelajar sampai tanggal 2 Oktober 2021 baru mencapai 14,71% untuk dosis pertama dan 9,98% untuk dosis kedua,” kata Natasha dalam keterangan tertulisnya, Senin (04/10/2021).

“Sedangkan capaian vaksinasi untuk guru baru mencapai 62,18% dosis 1 dan 38% dosis 2 pada 22 September 2021,” imbuhnya.

Natasha mengakui, vaksin memang bukan senjata utama dalam menekan laju penularan. Namun, menurutnya, vaksin dapat mengurangi keparahan ketika terjangkit Covid-19. Sehingga, patut dijadikan syarat pembukaan PTM Terbatas.

Natasha juga melihat bahwa pembukaan sekolah untuk anak usia 12 tahun sangat berbahaya. Sebab, vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun masih dalam pengkajian.

“Tetapi anak dibawah 12 tahun masih harus PTMT. Ini artinya potensi paparan terhadap anak bisa terjadi, karena laju penularan masih terjadi, dan ketika anak terjangkit, maka akan menimbulkan keparahan.” kata Natasha.

Selain itu, Natasha juga menyebut pihaknya menerima banyak aduan terkait pelanggaran di sekolah masih terus terjadi. Sejak bulan Januari 2021 sampai bulan September terdapat 167 laporan terverifikasi mengenai penyelenggaraan PTM.

Lebih lanjut, bahkan pada September, pihaknya menerima 22 laporan yang menunjukan ketidaksiapan PTM. Dalam laporan yang diterimanya, ada aduan terkait sarana prasarana yang tidak mendukung migasi penyebaran Covid-19 di sekolah dan pelanggaran prokes.

Terkait itu, koalisi meminta agar PTM ditunda sampai pemerintah memastikan semuanya siap. Koalisi menilai, keselamatan anak dan keberlanjutan pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19 sama-sama penting.

“Menunda Pembelajaran Tatap Muka hingga: pemerintah memastikan semua populasi sekolah sesuai dengan kelompok umurnya mendapat vaksinasi dan positivity rate (rasio kasus positif yang berbasis tes PCR) tingkat kabupaten/ kota di bawah persen,” kata dia.

“Pemerintah telah menetapkan jumlah sarana prasarana protokol kesehatan di sekolah dengan rasio yang proporsional sesuai dengan jumlah populasi yang terlibat dalam PTM; sesuai dengan asesmen dari Pemerintah Daerah; dan orang tua memberikan izin,” imbuhnya.