Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh Supply Energi Besar di Masa Depan

Berita Baru, Yogyakarta – Indonesia menempatkan prioritas tertinggi terkait transisi energi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa sebagai negara yang ingin terus tumbuh secara berkelanjutan, Indonesia akan membutuhkan supply energi yang besar di masa depan dengan tidak mengancam keberlanjutan lingkungan.

“Untuk itu, Indonesia membutuhkan tiga hal. Pertama, pembiayaan untuk mengontrol atau memberhentikan lebih cepat penggunaan sumber energi batu bara” kata Sri Mulyani Indrawati pada World Bank Annual Meeting, Selasa (12/10/2021).

Kedua, Sri Mulyani melanjutkan, pembiayaan dan teknologi untuk membangun sumber energi terbarukan yang lebih bersih.

Lebih lanjut, Menkeu RI ini menyampaikan poin ketiga, yakni pembiayaan untuk memastikan kalangan yang terdampak akan transisi energi dapat juga menikmati manfaat dari pengalihan sumber energi ini

Acara yang dihadiri Sri Mulyani itu mengangkat tema, “The Trillion-Dollar Question: How can the world finance the energy transition?”.

Selain itu, Sri Mulyani juga menyampaikan banyak hal, salah satu di antaranya adalah pasar karbon.

Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini Indonesia sedang mengembangkan mekanisme pasar karbon, yang berupaya memberi insentif kepada sektor swasta untuk berkontribusi pada mitigasi iklim dan mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan.

“Saya jelaskan bahwa Indonesia baru saja mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang memperkenalkan pajak karbon, dimana tarif pajak karbon ditetapkan minimal Rp 30.000 (USD 2) per ton setara CO2 (CO2e)” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, Indonesia yang merupakan negara early adapter kebijakan perdagagan karbon dan pajak karbon akan terus belajar dari negara-negara yang lebih advance dan berpengalaman agar dapat mewujudkan Nett Zero Emission.

“Indonesia juga akan terus mendorong negara-negara lain untuk mewujudkan komitmennya untuk melakukan transisi yang adil dan terjangkau,” pungkasnya.