Hendri Satrio: Cak Imin Politisi Cerdas

Berita Baru, Yogyakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dinilai pengamat politik Hendri Satrio sebagai politisi cerdas.

Hal itu sejalan dengan harapan publik bahwa partai politik tidak hanya memunculkan calon pemimpin nasional yang merakyat, tapi juga cerdas dan memiliki gagasan.

“Tidak hanya merakyat, tepi harus cerdas, gagasan untuk kemajuan Indonesia jelas. Partai harus bisa melahirkan kader politik seperti itu,” katanya dalam diskusi publik dan peluncuran buku “Mata Air Indonesia Maju: Bunga Rampai Gagasan Kepada Cak Imin” di Kafe Alembana, Yogyakarta, Minggu (26/06).

Hendri menegaskan politisi yang terlibat dengan buku, ide dan gagasan kemajuan adalah politisi yang dibutuhkan publik Indonesia saat ini.

Selain itu Hendri Satrio juga menyebut kebhinekaan merupakan keniscayaan bagi Indonesia, tanpa itu bukan Indonesia.

“Bhineka itu ya Indonesia, para politisi calon pemimpin seperti Cak Imin bertugas memastikan ketunggal ika-an bisa dilangsungkan eksistensinya,” jelas Hendri.

“Hal itu harus dipastikan dan dimajukan kualitasnya kalau mau melangsungkan agenda keadilan dan politik kesejahteraan, saya rasa Cak Imin sangat terbuka dan moderat dengan wacana kebhinekaan.” Pungkas Henrdri Satrio.

Sementara itu Rocky Gerung yang turut hadir sebagai pembicara dalam forum tersebut berharap Cak Imin mampu memimpin kebhinekaan dalam perpacuan politik 2024.

Rocky mengatakan bahwa dalam perpolitikan saat ini memiliki tantangan terkait perlementary treeshold 20 persen. Di mana kata Rocky angka itu tidak seimbang bagi sebuah kebhinekaan politik Indonesia.

“Saya senang dan berharap Cak Imin memimpin remah-remah politik 20 persen ini. Karena kenyataan yang terjadi bahwa salah satu partai, yakni PDI Perjuangan sudah punya start duluan karena 20 persen itu.

Cak Imin mestinya bisa memimpin remahan 20% ini baru memimpin agenda kebangsaan dalam agenda keadilan dan kebhinekaan,” jelasnya.

Rocky pun mengkritik saat ini kebhinekaan politik Indonesia mengalami kemunduran.

“Tidak ada kebhinekaan karena kekhawatiran seseorang tidak masuk dalam putaran,” tegasnya.

Dia mengungkap, treeshold dulu dipasang 10 persen pada 2004 agar SBY tidak lolos, bahkan setelah itu lebih. Lalu, terus berlanjut sampai sekarang.

“Inilah mengapa 20 persen harus dibongkar, prinsip demokrasi adalah mulai dari titik nol yang sama,” pungkas Rocky. (*)