Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Mendukung Kebijakan Sigi Hijau

Berita Baru, Jakarta – Skema Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah bukan merupakan beban untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab), tetapi justru kebutuhan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sigi Afif Lamakarate dalam Podcast Kepala Daerah Penggagas Insentif Fiskal berbasis Ekologi seri ke-6, Selasa (26/10).

Afif menyampaikan setidaknya dua (2) hal mengapa skema TAKE adalah kebutuhan untuk Sigi.

Pertama, secara geografis Sigi didominasi oleh wilayah hutan, sehingga betapa pun Sigi tidak bisa lepas dari hutan sebagai lingkungan hidupnya.

“Jadi, TAKE di Sigi bukan saja soal RPJMD, tapi juga aspek geografi,” ungkapnya dalam diskusi yang ditemani oleh Astrid Debora Meliala dari The Reform Initiatives (TRI) ini.

Kedua, mengacu pada bencana gempa yang menimpa Sigi beberapa waktu lalu, adalah jelas bukan beban ketika ada skema fiskal khusus yang diarahkan untuk pelestarian hutan.

“Dengan ungkapan lain, skema TAKE akan sangat berguna untuk pengembangan mitigasi bencana di Sigi,” katanya.

Lantas, dari dua hal tersebut, Afif menyampaikan bahwa keberlanjutan Sigi terletak pada kebutuhan Sigi sendiri untuk menjaga sekaligus mengembangkan lingkungan hidupnya, bukan pada siapa kepala daerah yang memimpin.

Dalam Podcast yang merupakan rangkaian dari Festival Inovasi Ecological Fiscal Transfer (EFT) ini, Afif yang notabene menggantikan Bupati Sigi Muhammad Irwan mengungkap pula bahwa penyusunan program TAKE sebetulnya tidak harus dimulai dari kepala daerah.

“Tidak harus dari kepala dari, tapi kepala di sini adalah sebagai penggerak pertamanaya,” ujarnya.

“Jadi yang penting di sini adalah adanya keterbukaan dari kepala daerah dan alhamdulillah kepada daerah Sigi memiliki keduanya. Beliau adalah penggerak pertama sekaligus terbuka untuk berbagai masukan dari banyak pihak,” imbuhnya.

Perlu diketahui, podcast ini diselenggarakan oleh The Asia Foundation (TAF) bekerja sama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau dan didukung Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center, TRI, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL), dan Beritabaru.co sebagai media partner.