Jelang Pilpres 2024 14 Februari, Jokowi Blokir Anggaran Kementerian Sebesar 50 T untuk Bansos

Berita Baru, Yogyakarta – Pemerintah Jokowi putuskan untuk memblokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L). Tak tanggung-tanggung, anggaran yang diblokir hingga mencapai Rp. 50 tiliun.

Langkah tersebut adalah automatic Adjusment atau penyesuaian otomatis Belanja Kementerian dan Lembaga tahun 2024. Pemblokiran tersebut diketahui akan dialokasikan untuk Bantuan Sosial (Bansos) dan Subsidi Pupuk.

Adapun nilai subsidi pupuk yang ditambahkan, Menteri koordinator Bidang Perkonomian (Menko Perokonomian), Airlangga Hartarto menyampaikan sepanjang tahun 2024 pemerintah gelontorkan anggaran senilai RP. 14 tiliun untuk subsidi tersebut.

“Nanti itu teknik-tekniknya ada macam-macam cara (sumber anggaran pupuk subsidi), salah satunya automatic adjustment, salah satunya,” tutur dia saat ditemui di tempat kerjanya, Senin (5/2/2024).

Presiden Joko Widodo, menurut Airlangga, sudah menyetujui tambahan anggaran subsidi pupuk senilai Rp14 triliun. Airlangga menyebut, dengan tambahan anggaran itu pemerintah menargetkan 2,5 juta petani sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan anggaran pupuk subsidi senilai Rp25 triliun. Jika ada dana tambahan Rp14 triliun, maka anggaran pupuk subsidi di tahun ini menyentuh Rp39 triliun.

“Subsidi pupuk itu penting karena kita masuk dalam musim tanam, kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun itu untuk hanya mencakup 5,7 juta petani, sehingga kita harus menambahkan buat 2,5 juta petani,” ucap Airlangga.

“Subsidi pupuk ini tidak boleh lambat, sehingga bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi Rp 14 triliun,” katanya.