Pemerintah Batasi Jumlah Pembelian Pupuk Bersubsidi, Petani Gunungkidul Mengeluh

Beritabaru, Gunungkidul – Pembelian pupuk bersubsidi dibatasi oleh Pemerintah dikeluhkan oleh para petani di Gunungkidul. Hal tersebut disebabkan karena petani hanya bisa menebus pupuk bersubsidi dengan jumlah terbatas. Artinya, petani hanya diperbolehkan membeli pupuk bersubsidi sesuai dengan luas lahan yang diajukan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK).

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Lasiyo, di Padukuhan Logandeng, Kelurahan Logandeng, Kapanewon Playen mengatakan, bahwa anggotanya kerap mengeluhkan dengan adanya pembatasan pembelian pupuk yang disubsidi pemerintah.

“Kalau petani beli pupuk itu kan menggunakan kartu tani, jadi rata-rata mereka masih mengeluhkan ada pembatasan jumlah,” ujar Lasiyo pada Selasa (16/03/21) sebagaimana dilansir dari laman Sorot Gunungkidul.

Hal serupa juga dikeluhkan oleh Suparno Ketua Kelompok Tani di Padukuhan Susukan II, Kelurahan Genjahan, Kapanewon Ponjong, bahwa jatah pupuk bersubsidi yang diterima tidak mencukupi kebutuhan , pihaknya harus membeli pupuk non subsidi yang harganya bisa mencapai dua kali lipat dari pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.

“Kendalanya di pupuk, kalau saat musim tanam jatah pupuk bersubsidi belum mencukupi dari kebutuhan petani,” ungkapnya.

Menyikapi keluhan dari para petani, pemerintah telah mengajukan penambahan alokasi ketersediaan pupuk bersubsidi. Dari data yang diperoleh, pengalokasian pupuk bersubsidi di Gunungkidul di tahun 2021 mengalami peningkatan di beberapa jenis pupuk. Namun demikian dari jumlah pupuk yang tersedia, dalam penyerepannya masih belum maksimal.

“Karena penyerapannya belum maksimal, maka kami harus aktif mensosialisasikan aturan mengenai pupuk bersubsidi pada petani, sehingga ke depannya petani mengerti bahwa ketersediaan pupuknya terbatas. Kemudian berharap dan mendorong petani supaya memaksimalkan ketersediaan pupuk untuk digunakan,” Ujar Raharjo.