Polemik Keluhan Angota KPPS Di Bantul : Uang Transport Sampai Konsumsi Yang Kurang Layak

Berita Baru, Yogyakarta– Para anggota KPPS di beberapa wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta menuai banyak polemik diantaranya adalah mengenai konsumsi yang bisa dikatakan tidak layak sampai uang transportasi
situasi polemik tersebut terjadi salah satunya di Kabupaten Bantul. Mengutip dari DetikJogja, Berikut ini rangkuman informasi terkait keluhan anggota KPPS di DIY.

Pelantikan KPPS Kabupaten Bantul juga diwarnai keluhan soal konsumsi yang kurang layak.

“Jan yo pelantikan kpps ngene ki yo wangun??? @KPU Bantul. Apakah pantas seharga 25.000 dengan lauk seperti ini? Kalau dari awal dipasrahkan konsumsi ke PPS masing” malah terlihat lebih jelas konsumsinya,” tulis akun X @merapi_uncover di media sosial X.

Walaupun, beberapa saat kemudian postingan tersebut sudah terhapus di timline akun X resmi @merapi_uncover. Dimana yang tersisa hanya postingan berisi foto-foto makanan dengan wadah boks, berikut isi postingan tersebut:

“Foto yang bisa dirasakan, apa kabar yang baru di lantik,” ujar akun X @merapi_uncover.

KPU Bantul sendiri sudah memanggil pihak vendor terkait, selaku penanggungjawab konsumsi ketika momen pelantikan KPPS berlangsung yang dimana berisi lauk tidak layak hingga menjadi pembicaraan di media sosial.

Joko Santosa selaku Ketua KPU Bantul, mengungkapkan bahwa KPU telah melakukan kontrak kerja sama dengan vendor penyedia konsumsi. Di mana vendor hanya menyediakan konsumsi hingga bimbingan teknis (bimtek) terhadap KPPS.

Namun, kemarin pada hari Kamis (25/1) vendor yang menjadi penyedia konsumsi membuat kesalahan yang berimbas pada KPU Bantul, kemudian KPU Bantul melakukan klarifikasi atas polemik tersebut. Kesalahan itu, kata Ketua KPU Bantul, berbeda dengan masalah lauk yang viral di medsos.

“Jadi sebelum viral itu ada kesalahan dari vendor dan sejak pukul 12.00 WIB sudah memanggil pihak vendor karena keterlambatan konsumsi di Pleret dan Banguntapan. Bahkan KPPS pulang snack baru datang,” katanya kepada detikJogja, Jumat (26/1).

Lalu di siang harinya muncul postingan di medsos X mengenai konsumsi pelantikan KPPS yang tidak memenuhi standar. Dari informasi tersebut akhirnya KPU melakukan penelusuran dan ternyata polemik tersebut terjadi di Kapanewon Sanden.

“Bentuk nasi kotak yang viral itu tidak semuanya di bawah standar seperti itu. Dari 75 kalurahan masih banyak yang standarnya bagus, tapi Sanden katakanlah ada yang di bawah standar,” ujarnya.

“Karena takut mengganggu bimtek juga kita hentikan kerja sama dengan pihak vendor itu. Nah, untuk bimtek kita berikan kepada teman KPPS agar mencari rekanan (untuk konsumsi) masing-masing di kalurahan hingga kapanewon,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bantul juga menjelaskan bahwasanya vendor tersebut terlalu banyak menggunakan sub untuk setiap pekerjaannya. Terkait hal itu KPU telah mengetahui saat obrolan dengan vendor namun KPU tidak menyangka sub tersebut masih melakukan sub lagi.

“Tapi kemudian pihak vendor ini ada KSO (kerja sama operasi) disub-subkan, sudah cerita. Tapi ternyata dari sub itu di sub-kan lagi dan kemungkinan yang tidak beres di subnya,” katanya.

“Kalau di Bantul seperti itu yang menyebabkan kualitas (konsumsi pelantikan KPPS) di Sanden jadi seperti itu,” lanjut Joko.

Mengenai detail dan konsumsi, Joko selaku Ketua KPU Bantul mengungkapkan bahwa untuk pelantikan KPPS dan bimtek KPPS memang berbeda. Sebab, untuk pelantikan KPPS asumsinya kurang dari empat jam sehingga KPU hanya memberikan satu jenis konsumsi dengan anggaran Rp 25 ribu dan uang transportasi Rp 35 ribu.

“Untuk bimtek itu asumsi 7 jam maka kita kasih snack Rp 13 ribu dan makan Rp 25 ribu serta uang transportasi Rp 50 ribu untuk masing-masing KPPS,” katanya.