fadli zon – Beritabaru.co Yogyakarta

Fadli Zon Akan Pimpin Delegasi DPR Ke Konferensi 18 OKI

Rizki Oktavian — Sun, 03 Mar 2024 13:25:29 +0000

Berita Baru, Yogyakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin Delegasi DPR ke Konferensi ke-18 Parlemen OKI atau Parliamentary Union of OIC Countries (PUIC) di Abidjan, Pantai Gading, 2-5 Maret. Konferensi akan menghelat sejumlah rangkaian pertemuan. Di sesi pertemuan ke-51 Komite Eksekutif (EXCOM) PUIC, tercatat 14 anggota EXCOM ikut menghadiri termasuk Indonesia. Pertemuan EXCOM menetapkan Fadli Zon terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Presiden persidangan EXCOM. Delegasi DPR juga menghadiri pertemuan Komisi Palestina ke-12 PUIC. Sejumlah pandangan dari puluhan negara PUIC mengemuka menyoroti situasi memburuk di Palestina. ”Kendatipun perubahan iklim akan menjadi tema utama Konferensi ini, saya percaya bahwa semua peserta di sini tidak boleh membiarkan perjuangan Palestina diabaikan karena berbagai alasan, termasuk penembakan baru-baru ini oleh Israel terhadap kerumunan warga Palestina yang berlomba-lomba menarik makanan dari konvoi bantuan di Jalur Gaza yang menewaskan sedikitnya 112 orang,” ujar Fadli mengingatkan. Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra tersebut menyindir respons masyarakat global terkait penembakan Israel terbaru tersebut. ”Sayangnya, sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah diprediksi bahwa respons internasional terhadap insiden tersebut tidak pernah lebih dari kecaman. Bagi kami, insiden itu merupakan ‘kejahatan global paling kejam dan tidak tersentuh hukum yang pernah terjadi di era modern,’ imbuh dia. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu memperingkatkan forum ihwal pemandangan serangkaian kekejaman Israel yang terus disaksikan dunia sementara DK PBB dan komunitas global lainnya tidak bisa berbuat banyak. ”Kita hanya bisa banyak berbicara. Namun, kita tidak boleh berhenti membicarakan perjuangan Palestina. Hal ini karena menyangkut kemanusiaan dan hak asasi manusia yang sangat mendasar termasuk kebebasan bagi rakyat Palestina. Kita harus mencari banyak cara mengambil langkah konkret untuk melindungi warga Palestina yang tidak berdaya dan untuk mengembalikan hak-hak dasar mereka,” papar Anggota Komisi I DPR RI ini. Di antara langkah konkret, sambung Fadli, mendesak Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mengambil keputusan yang bersifat final, bukan sementara, dan mengikat terkait gugatan Afrika Selatan di ICJ yang menuduh Israel melakukan genosida di Gaza. Wakil Presiden 'the League of Parliamentarians for Al Quds', organisasi global pro Palestina yang berbasis di Istanbul, itu mengakui bahwa nasib keputusan ICJ akan sangat tergantung DK PBB. ”Namun kita harus menyadari bahwa meskipun pada akhirnya keputusan akhir ICJ akan bergantung pada mekanisme di DK PBB dimana hak veto akan sangat menentukan, setidaknya kita telah berupaya semaksimal mungkin untuk membawa Israel agar dihukum,” ungkap dia. Terkait peran PUIC, Fadli mendesak PUIC berperan sebagai poros kampanye global untuk menuntut segera dilakukannya reformasi DK PBB. ”Reformasi DK PBB mutlak. Jika tidak, dunia akan kehilangan kepercayaan dan membiarkan setiap negara mengambil tindakan sepihak. Tentu saja ini bukanlah sebuah pilihan,” ujar dia memperingkatkan. Fadli juga menyerukan intensifikasi dan perluasan gerakan Boycot Divestment and Sanction (BDS) yang bertujuan melemahkan Israel secara sosial, politik, dan ekonomi. ”Saya ingin mengajak Anda semua untuk membayangkan, apa jadinya jika negara-negara Muslim kaya minyak memboikot pasokan minyaknya ke Israel dan sekutu terdekatnya? Menurut saya, percayalah terobosan seperti itu akan menjadi tamparan yang sangat menyakitkan dan keras. Kita hanya perlu memperkuat keberanian kita,” ajak dia. Hal lain lagi, Fadli meminta negara-negara Anggota PUIC bersatu untuk memastikan bahwa perjuangan Palestina selalu mendapat dukungan penuh dalam pertemuan-pertemuan di forum parlemen global atau Inter-Parliamentary Union (IPU). ”Saya juga menyerukan kepada masing-masing Negara Anggota PUIC untuk menetapkan rancangan resolusi mereka sendiri mengenai permasalahan Palestina untuk diajukan sebagai item darurat pada Majelis Umum IPU berikutnya yang akan berlangsung beberapa hari mendatang di Jenewa, Swiss. Lebih banyak rancangan undang-undang mengenai Palestina akan lebih baik dan bermanfaat,” usul dia. Terakhir, Delegasi DPR juga mengusulkan PUIC meluncurkan 'Kampanye Kemanusiaan Parlemen Islam Global untuk Rakyat Gaza,' dalam upaya memobilisasi akses bantuan kemanusiaan global tanpa hambatan bagi masyarakat Gaza. Untuk diketahui, Delegasi DPR sendiri di Konferensi PUIC ke-18 ini terdiri dari Fadli Zon (Fraksi Gerindra), Hugua (Fraksi PDIP) dan Fathan Subchi Badawi (Fraksi PKB).

Fadli Zon : Indonesia Siap Suarakan Kepentingan Nasional Dalam Steering Committee ‘Parliamentary Conference on WTO’ (PC WTO)

Rizki Oktavian — Mon, 26 Feb 2024 16:50:38 +0000

Berita Baru, Yogyakarta- Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon aktif menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait perdagangan pada sesi pertemuan Steering Committee 'Parliamentary Conference on WTO' (PC WTO), yang diselenggarakan di Abu Dhabi pada 24 dan 25 Febuari 2024. PC WTO dilaksanakan setiap tahun sebelum berjalannya Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO). Tahun ini KTM WTO yang ke-13 dilaksanakan di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Dalam perumusan Outcome Document sebagai masukan dari Parlemen bagi para menteri negara-negara anggota WTO yang akan berunding tersebut, Delegasi menyuarakan kepentingan nasional Indonesia di WTO. "Kami menyuarakan antara lain terkait dengan isu Fisheries Subsidies, Public Stockholding, Perdagangan dan Lingkungan Hidup, serta penghentian Moratorium Pengenaan Pajak Bagi Perdagangan Digital," ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diperoleh Parlementaria, Minggu (25/2/2024). Sebagaimana diketahui, Moratorium tersebut berpotensi bisa membawa kerugian besar dari sisi pajak khususnya bagi negara-negara berkembang. Indonesia sendiri sekarang berpotensi kehilangan pemasukan dari pajak sebesar USD 54 Juta, sebagaimana yang pernah dilaporkan dalam riset UNCTAD pada tahun 2019. Sementara pada isu Fisheries Subsidies Indonesia memperjuangkan nasib nelayan kecil dan artisanal yang bisa terdampak, selain itu juga perlunya penerapan disiplin bagi perusahaan-perusahaan perikanan besar agar patuh aturan terkait batas wilayah nasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Turut hadir dalam Pertemuan Steering Committee ini Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana dan Fraksi PKS, Sukamta.

Fadli Zon Terima Kunjungan Kedubes Tiongkok Untuk Indonesia

Rizki Oktavian — Sat, 27 Jan 2024 09:37:52 +0000

Berita Baru, Yogyakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Tiongkok untuk Indonesia (H.E) Lu Kang di Fadli Zon Library, Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan pertama antara keduanya beberapa waktu lalu. Dalam keterangan tertulis yang dikutip oleh Parlementaria, keduanya berdiskusi mengenai tindak lanjut rencana peningkatan hubungan bilateral antara DPR RI dengan Parlemen Tiongkok. Dalam kunjungannya, Dubes Lu Kang juga berkesempatan melihat koleksi Fadli Zon Library, antara lain koleksi benda-benda bersejarah milik para tokoh bangsa Indonesia, buku-buku kuno, pusaka berupa keris dan tombak, serta benda-benda seni seperti lukisan dan patung yang seluruhnya merupakan koleksi pribadi Ketua BKSAP. Dari sejumlah artefak arkeologis di Fadli Zon Library, terbukti hubungan Tiongkok dan Nusantara telah berlangsung ratusan tahun bahkan ribuan tahun lalu. Peningkatan hubungan bilateral antara DPR RI dengan parlemen Tiongkok sendiri, merupakan bagian dari tugas BKSAP DPR RI sebagai pelaksana diplomasi parlemen, sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang. Sejauh ini BKSAP DPR RI telah membentuk 102 grup kerja sama bilateral antara DPR RI dengan parlemen negara-negara sahabat dalam rangka penguatan diplomasi negara. “Pada prinsipnya, Indonesia membuka komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan siapa saja, dilandasi oleh saling menghargai dan menghormati” Baik DPR RI maupun parlemen Tiongkok berperan aktif dalam forum-forum parlemen regional seperti Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF), maupun organisasi Parlemen Dunia, Inter-Parliamentary Union (IPU). Parlemen Tiongkok juga merupakan peninjau di organisasi parlemen ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Politisi Fraksi Gerindra itu menyampaikan, bahwa sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, sudah sewajarnya jika Indonesia mengembangkan hubungan bilateral dengan Tiongkok. “Indonesia dan Tiongkok telah menjalin kerja sama dalam berbagai bidang di level eksekutif. Menurut saya, DPR RI juga perlu memperkuat hubungan bilateral dengan parlemen Tiongkok dalam rangka memperkokoh diplomasi negara. Pada prinsipnya, Indonesia membuka komunikasi dan menjalin hubungan baik dengan siapa saja, dilandasi oleh saling menghargai dan menghormati,” jelasnya. Duta Besar Lu Kang sangat menghargai koleksi buku, majalah, manuskrip, numismatik, filateli dan sejumlah koleksi langka perjalanan peradaban Nusantara yang tersimpan di Fadli Zon Library.

Fadli Zon Ungkap Dana Dari Mahkamah Internasional Untuk Investigasi Kasus Palestina Paling Kecil

Rizki Oktavian — Mon, 22 Jan 2024 10:29:10 +0000

Berita Baru, Yogyakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, menyayangkan anggaran Mahkamah Internasional untuk investigasi kasus Palestina diberikan paling kecil. Menurutnya hal tersebut tragis, melihat semua fakta tragedi kemanusiaan tersebut, tak pernah ada pernyataan resmi dari Mahkamah Internasional, juga tak pernah ada penyelidik yang pernah mengunjungi Israel atau Palestina sebelum Desember 2023. "Saya bahkan mendapat informasi anggaran investigasi untuk kasus Palestina menerima anggaran terkecil di antara semua investigasi aktif yang ada saat ini, dimana besarnya hanya seperempat dari anggaran untuk Ukraina," ungkap Fadli dalam rilis yang dikutip dari Parlementaria, Senin (22/1/2024). Dalam Sidang Darurat ke-5 PUIC (Parlemen OKI), serta pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia, atau APA (Majelis Parlemen Se-Asia), yang berlangsung di Teheran, Iran, pada 10-11 Januari 2024 lalu, Fadli mengungkapkan, dari soal anggaran investigasi ini saja dia sudah bisa menilai adanya jurang menganga antara besarnya dukungan masyarakat internasional terhadap Palestina, dengan langkah-langkah resmi yang telah diambil oleh lembaga-lembaga internasional. "Sekali lagi, kita berharap langkah yang diambil oleh Afrika Selatan ini akan bergulir menjadi bola salju yang bisa mengubah banyak hal. Itu sebabnya kami yang ada di parlemen memberikan dukungan penuh terhadap Afrika Selatan," papar Fadli. "Sekali lagi, kita berharap langkah yang diambil oleh Afrika Selatan ini akan bergulir menjadi bola salju yang bisa mengubah banyak hal. Itu sebabnya kami yang ada di parlemen memberikan dukungan penuh terhadap Afrika Selatan," Fadli yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Liga Parlemen Al-Quds dan Palestina mengungkapkan, di tengah pergeseran geopolitik dunia dari yang sebelumnya unipolar menjadi multipolar, langkah Afrika Selatan yang menyeret Israel ke hadapan Mahkamah Internasional atas tuduhan genosida terhadap penduduk Gaza harus mendapat dukungan. Menurutnya, ini harusnya punya daya dobrak. Apalagi, jika seluruh pemerintahan negara berkembang bisa memberikan dukungan. "Saya ingin mengapresiasi pemerintah Indonesia yang telah ikut memberikan dukungan terhadap isu ini. Kementerian Luar Negeri RI telah mengirimkan pandangan tertulisnya kepada Mahkamah Internasional, dan pada 19 Februari 2024 nanti Menteri Luar Negeri RI dijadwalkan akan menyampaikan pandangan lisannya kepada ICJ sebagai bagian dari upaya memperkuat argumen ICJ dalam memberikan advisory opinion kepada Majelis Umum PBB," jelas Fadli. Menurutnya, langkah ini penting karena akan menentukan langkah Majelis Umum PBB terhadap Israel. Intinya, Indonesia harus berpartisipasi dalam memperkuat dakwaan terhadap Israel di Mahkamah Internasional. Fadli mengungkapkan, dalam rapat koordinasi antara BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI) dengan Kementerian Luar Negeri pada 16 Januari lalu, DPR bahkan mendorong pemerintah agar mempertimbangkan penggunaan instrumen ekonomi yang lebih konkret, seperti boikot, atau pelarangan kapal Israel untuk memasuki perairan Indonesia. Agar langkah diplomasi pemerintah tak terkesan sekadar lip service. "Selain Kementerian Luar Negeri, kami juga mengapresiasi langkah Kementerian Pertahanan yang baru saja melepas bantuan Kapal Rumah Sakit KRI dr. Radjiman Wedyodiningkrat 992 untuk berangkat ke Mesir untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga Gaza. Kapal tersebut mengangkut bantuan peralatan medis, obat-obatan, selimut, perlengkapan bayi dan makanan. Jadi, terkait isu Palestina, DPR dan pemerintah telah bekerja sinergis, saling memperkuat satu sama lain," papar Fadli.

Fadli Zon Saat Hadiri Parlemen OKI : Usulan Langkah Konkret Untuk Perjuangkan Bangsa Palestina

Rizki Oktavian — Sat, 13 Jan 2024 14:29:45 +0000

Berita Baru, Yogyakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi ke Sidang Darurat ke-5 Parlemen OKI (Organisasi Konferensi Islam) atau PUIC (Parliamentary Union of OIC Countries) dan pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina Parlemen Asia atau APA (Asian Parliamentary Assembly), Teheran, Iran 10-11 Januari 2024. Hadir para Ketua Parlemen Negara-Negara OKI dan sejumlah delegasi Parlemen negara-negara Asia. Dalam pertemuan maraton tersebut, Fadli Zon mengusulkan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan Parlemen OKI dan Parlemen Asia dalam upaya mendukung perjuangan bangsa Palestina. “Ini bukan pertemuan pertama, sementara situasi di Palestina terus memburuk. Tak boleh sekadar business as usual. Rakyat Palestina menunggu langkah konkret kita,” ujar Fadli dalam siaran persnya kepada media Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (13/1/2024). Ia juga menekankan kedaruratan implementasi gencatan senjata kemanusiaan dan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke Jalur Gaza. Lebih lanjut, Fadli menyampaikan situasi di Palestina yang sangat mengerikan. Diungkapkannya, lebih dari 70 persen korban meninggal adalah anak-anak dan perempuan, lebih dari 70 persen infrastruktur sipil di Jalur Gaza hancur total, bayang-bayang ancaman kelaparan, dan rata-rata jumlah anak yang terbunuh setiap hari di Jalur Gaza lebih dari 100. “Data-data kekejaman Israel luar biasa tak ada bandingan preseden kejahatannya di abad ini. Kita tak punya cukup waktu untuk sekadar berdiskusi. Yang benar-benar dibutuhkan saat ini adalah langkah-langkah konkret sebagai Parlemen,” desak kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Maka, Fadli mengusulkan langkah-langkah konkret, antara lain Parlemen OKI memberikan dukungan penuh atas permohonan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi dengan Israel, mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antarnegara melalui kampanye BDS dan mengirim surat resmi ke Inter-Parliamentary Union (IPU). Tujuannya, tegas Fadli, yakni untuk mendesak penangguhan keanggotaan Israel, menyampaikan kecaman keras atas standar ganda dan hipokrit sejumlah negara Barat, mendesak reformasi PBB, dan menetapkan Israel sebagai negara teroris dan rezim apartheid. Turut hadir Delegasi DPR mendampingi Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon (Fraksi Gerindra) yaitu Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez (Fraksi PDI-Perjuangan), Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir (Fraksi PAN) dan Anggota BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat (Fraksi PKS).

Lewat Fadli Zon, DPR RI Dan Pemerintah Indonesia Kutuk Israel Dampak Dari Serangan Teroris Di Iran

Rizki Oktavian — Thu, 04 Jan 2024 13:48:22 +0000

Berita Baru, Yogyakarta- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan Parlemen Indonesia mengutuk keras terjadinya tindakan terrorist attack yang diduga kuat didalangi oleh Israel di Republik Islam Iran yang telah menewaskan lebih dari 100 orang masyarakat sipil yang menjadi korban. “Dubes Iran, Mohammad Boroujerdi menyampaikan bahwa ada satu kejadian juga yang terjadi kemarin di Iran, satu tindakan terrorist attack yang dilakukan oleh Israel yang telah menewaskan lebih dari 100 orang di Iran. Mereka berharap ada dukungan dari Parlemen Indonesia untuk mengutuk aktivitas tersebut karena yang menjadi korban adalah masyarakat sipil,” ujar Fadli di Ruang Delegasi DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/1/2024). Terkait hal itu, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyerukan dunia internasional harus segera menghentikan kekejaman Israel. Salah satunya, usul Fadli yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini, yaitu mengajak negara-negara internasional lainnya untuk terus berupaya terlibat aktif dalam mempengaruhi Amerika Serikat. “Karena yang bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh Israel sekarang ini hanya Amerika Serikat dan juga negara-negara barat. Ini menunjukkan reputasi mereka, kalau mereka membiarkan ini, artinya mereka berpartisipasi di dalam proses genosida yang telah dan sedang terjadi,” tandas Fadli. Oleh sebab itu, Fadli mengharapkan lebih banyak negara yang berani untuk mengambil sikap terhadap kejahatan Israel ini, termasuk mengajukan kejahatan tersebut ke (International Court Of Justice/ICJ) atau Mahkamah Internasional. “Itu satu langkah yang saya kira tepat. Kemudian, juga mempengaruhi Amerika Serikat. Karena dari situlah saya kira keberanian Israel bisa muncul seolah-olah mendapatkan semacam blessing untuk melakukan segala macam kekejaman yang sedang dan telah Israel lakukan,” pungkas Fadli. Sebagaimana diketahui, sebanyak 103 orang tewas akibat dua ledakan yang terjadi di kompleks pemakaman Jenderal Garda Revolusi Islam Iran Qassem Soleimani pada Rabu (3/1/2024). Beberapa pejabat Iran menuduh Israel bertanggung jawab atas serangan tersebut karena ledakan itu bukan bom bunuh diri.