Tangani Pengendalian Inflasi, Pemkot Jogja akan Optimalisasi Segoro Amarto

Berita Baru, Yogyakarta – Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menyiapkan strategi pengendalian inflasi daerah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Salah satunya dengan mengadakan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Yogyakarta untuk meningkatkan koordinasi dan strategi pengendalian inflasi daerah di Ruang Yudistira Kompleks Balai Kota Yogyakarta, pada Rabu (20/12).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Ibrahim menjelaskan inflasi di Kota Yogyakarta menjadi representasi di DIY. Pihaknya menyebutkan berdasarkan data sampai Oktober 2023, inflasi nasional maupun Jawa berturut-turut berada pada level 2,56 persen year on year (yoy) dan 2,48 persen yoy sementara Kota Yogyakarta pada level 3,44 persen yoy.

“Capaian inflasi di DIY lebih tinggi dibandingkan nasional maupun Jawa meski  masih pada rentang target sasaran inflasi nasional. Namun demikian, inflasi DIY masih tergolong tinggi, peringkat kelima dibandingkan provinsi lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, angka inflasi DIY menunjukkan sinyal pengendalian inflasi yang cukup berat, terlebih menjelang HKBN Nataru.

Ibrahim menyebutkan beberapa komoditas pangan memiliki kontribusi besar dan frekuensi tinggi terhadap pembentukan inflasi DIY seperti beras, gula pasir, daging ayam ras, aneka bawang, telur, dan aneka cabai.

Adapun diantara komoditas tersebut, beras menempati tingkat inflasi dan persistensi yang tinggi.

“Komponen inflasi kalau kita lihat ada tiga komponen besaran yaitu core inflation  yang sebetulnya banyak dipengaruhi oleh daya beli masyarakat ketika pertumbuhan ekonomi naik. Kemudian Volatile Food ini banyak dipengaruhi oleh situasi mengejutkan seperti musiman pada cabe kemudian beras dan bahan-bahan pokok makanan pokok lainnya,” jelas Ibrahim

“Ketiga itu ada Administered Prices yaitu komoditi yang dipengaruhi oleh penetapan harga baik itu baik pemerintah pusat maupun daerah. Komponen ini perlu dukungan Sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemangku otoritas dan pihak sehingga bisa menyiasati langkah-langkah kedepan,” lanjutnya.

Ibrahim juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengendalikan inflasi menjelang HKBN Natal dan tahun baru. Antara lain, penguatan kelembagaan Segoro Amarto agar fungsinya dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Menurutnya Kios Segoro Amarto menjadi price reference store di pasar. Serta mengoptimalkan peran BUMD dalam distribusi komoditas pangan utama untuk memperpendek rantai distribusi.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo telah melakukan pemantauan ketersediaan bahan pangan di sejumlah distributor dan ritel di Kota Yogyakarta.

Singgih memastikan bahwa ketersediaan pangan di Kota Yogyakarta mencukupi hingga perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Walaupun dari sisi harga, ada beberapa bahan pangan mengalami kenaikan karena dipengaruhi jumlah permintaan barang yang meningkat.

“Kami telah melakukan kerjasama antar daerah, diantaranya dengan kabupaten Bantul dan Kulon Progo untuk beberapa pangan dan komoditas yang memiliki kelebihan misalnya beras, telur, bawang merah dan cabai di Kulonprogo. Sedangkan di Bantul memiliki produksi tinggi untuk beras, cabai, bawang merah dan telur,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Veronica Ambar Ismuwardani bahwa stok ketersediaan barang pangan dipastikan tercukupi hingga akhir tahun dan beberapa bulan kedepan.

Pihaknya menjelaskan akan terus melakukan pemantauan agar harga barang tidak melambung tinggi dan berkoordinasi dengan pihak bulog guna memastikan stok ketersediaan barang.

“Kondisi pasar saat ini aman, stok mencukupi namun harga hari ini agak fluktuatif dan bisa dimungkinkan akhir tahun akan semakin naik namun secara ketersediaan di pasar kami lihat masih mencukupi,” jelasnya.

Ambar juga membeberkan dalam rangka pengendalian inflasi, TPID Kota Yogyakarta akan menambah anggaran pada tahun 2024 sekitar Rp 400 juta kurang sedikit untuk mengoptimalkan program-program TPID, salah satunya untuk memberikan subsidi ongkos kirim distribusi bahan pangan ke Kota Yogyakarta.