ARB Gelar Aksi Damai Guna Tindak Lanjuti Kinerja Jokowi-Ma’ruf

Lebih lanjut, ARB merespons semua permasalahan itu dengan 47 tuntutan. Adapun bunyi dari 47 tuntutan tersebut ialah sebagai berikut.

1. Memenuhi kebutuhan rakyat sesuai dengan yang diatur dalam UU Karantina Kesehatan
2. Berikan vaksin gratis secara merata dan/atau membebaskan vaksin sebagai syarat administratif
3. Jalankan UU No. 6 tahun 2018 tentang  Kekarantinaan Kesehatan
4. Berikan jaminan hidup kepada PKL yang tergusur akibat PPKM
5. Pergunakan dana APBD dan Danais untuk menjamin keselamatan rakyat DIY secara optimal dan transparan
6. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis serta bervisi kerakyatan
7. Wujudkan pendidikan ramah gender
8. Wujudkan pendidikan ramah disabilitas
9. Hapus UU No. 75 tahun 2021 tentang Rangkap Jabatan Dalam Birokrasi Kampus
10. Tolak konsep link and match dalam dunia pendidikan
11. Adili pelaku pelecehan seksual dalam dunia pendidikan
12. Cabut 4 SK DO mahasiswa Unhair
13. Kembalikan aktivitas belajar di ruang kampus dan dan hentikan komersialisasi pendidikan
14. Pergunakan dana apbd dan Danais untuk mewujudkan pendidikan gratis selama Covid-19 di DIY
15. Stop membungkam ruang demokrasi terhadap mahasiswa Uncen Papua dan seluruh mahasiswa Indonesia
16. Berikan kesehatan kepada etalase perspektif kesetaraan perempuan
17. Adili pelaku pelecehan seksual dalam dunia pendidikan
18. Hentikan represivitas terhadap gerakan masyarakat Papua dan Indonesia
19. Berikan HMNS sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua
20. Stop rasisme
21. Lawan seksisme
22. Hapus pasal pencemaran presiden dalam RUU KUHP
23. Cabut IPL wadas dan jomboran
24. Cabut Omnibus Law
25. Tarik militer organik dan non organik dari tanah papua
26. Cabut Omnibus Law dan Otsus jilid 2 di Papua
27. Buka akses jurnalis nasional dan internasional di tanah Papua
28. Hentikan tindakan intimidasi dan represifitas terhadap PKL
29. Bebaskan seluruh Tapol Papua dan Indonesia tanpa syarat
30. Hapuskan UU ITE
31. Tutup Free Port, BP LNG tangguh, Blok Wabu serta seluruh perusahaan legal dan ilegal di tanah West Papua. 
32. Tolak sertifikasi tanah terhadap tanah ulayat dan adat
33. Sahkan RUU PKS
34. Tolak perpanjangan massa jabatan presiden
35. Cabut Pergub DIY No. 1 tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum
36. Hentikan pematokan lahan di desa Wadas
37. Hentikan union busting pada serikat pekerja
38. Usut tuntas segala kasus korupsi
39. Tolak kenaikan PPN terhadap semua bahan pokok di Indonesia
40. Turunkan Firli Bahuri dari jabatan ketua KPK dan desak presiden untuk menerbitkan Perpu untuk menghapus UU KPK No. 19 tahun 2019
41. Mendesak BPK untuk memeriksa kekayaan publik
42. Adili dan sita semua harta koruptor
43. Cabut UU Minerba
44. Sahkan RUU Masyarakat Adat
45. Memasukkan KPK sebagai lembaga independen dalam UUD
46. Cabut hak politik kepada seluruh koruptor
47. Tolak PPN dalam dunia pendidikan

Kabarnya, Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) tersebut merupakan gabungan dari berbagai kelompok sosial, seperti Komite Kampus Yogyakarta, Pembebasan, Aliansi Mahasiswa Papua, Serikat Pembebasan Perempuan, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan CMY. Selain itu, anggota dari aksi tersebut terdiri dari individu-individu merdeka.