Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Areal Pemakaman Terancam Pembangunan Tol, Pemerintah Siapkan Lahan Pengganti

Areal Pemakaman Terancam Pembangunan Tol, Pemerintah Siapkan Lahan Pengganti

Berita Baru, Sleman – Ratusan pemakaman di Dusun Bayen, Desa Purwomartani, Kabupaten Sleman terancam akan dipindahkan. Pemindahan lahan pemakaman seluas 8,2 hetare ini karena masuk dalam peta pembangunan Tol Jogja Solo. Dalam lahan tersebut terdapat sekitar 300-an makam warga sekitar.

Melansir dari Joglosemarnews.com. Kepala dukuh Bayen, Budi Irso menyatakan bahwa dengan rencana pemindahan area pemakaman karena terdampak tol ini cukup menyulitkan. Ia menuturkan bahwa perlunya pendekatan khusus terhadap para ahli waris yang makam keluarganya terdampak tol.

“Jelas ini sangat sulit, karena kami ini kan masyarakat Jawa, jika harus memindahkan makam itu ya berat. Apalagi kalau itu makam keluarga,” ujar Budi seperti dikutip dalam joglosemarnews.com

Lebih lanjut, Kepala dukuh Bayen menginginkan keterlibatan pemerintah dalam hal ini. Keterlibatan pemerintah ia inginkan agar tak muncul konflik ataupun gesekan dalam masyarakat.

“Saya berharap pemerintah DIY turut andil supaya prosesnya berjalan lancar untuk ke depannya,” lanjutnya dalam laman joglosemarnews.com.

Di sisi lain, tim satuan kerja (SatKer) Pelaksana Jalan Bebas Hambatan (PJBH), masih mempersiapkan data-data luas areal pemakaman yang akan terdampak Tol Jogja-Solo di dukuh Bayen ini.

Selain itu, Satker belum mempersiapkan lebih jauh seperti besaran ganti untung. Namun, pihaknya memastikan bahwa setiap makam terdapak akan mendapat ganti untung. Ahli waris yang akan menerima ganti untung tersebut.

“Mekanismenya sama, ya kami akan bayar uang pemindahannya saja,” ujarnya Totok ketua Satker PJBH seperti di lansir dari laman tribunjogja.com.

Selain itu, Satker PJBH juga sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pemda DIY.

“Tapi intinya kami tetap mengupayakan jika harus diminta untuk mencari lahan pengganti. Ya nunggu dari pemerintah DIY dulu, karena itu kan Sultan ground,” tutup Totok dalam wawancara dengan wartawan tribunjogja.com.