Bu Sri Mulyani Ungkap Adanya Perubahan Paradigma Dalam Perdagangan Global

Berita Baru, Yogyakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan perubahan paradigma dalam perdagangan global saat ini. Bukan lagi free trade, melainkan konsep ‘friendshoring’, yang menekankan pada pertimbangan geopolitik suatu negara.

“Sehingga, prinsip yang berlaku bukan lagi free trade maupun free investment agreement, tetapi menjadi ‘friendshoring’ yang mengacu pada geopolitical consideration (pertimbangan geopolitik) atau di mana keberpihakan (dari sisi geopolitik) suatu negara,” kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindrawati, dikutip Rabu (21/2/2024).

Istilah friendshoring, yang diambil dari World Economic Forum (WEF), merujuk pada pengalihan rute rantai pasokan ke negara-negara yang dianggap aman secara politik dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk menghindari gangguan terhadap arus bisnis, terutama setelah krisis ekonomi global, termasuk pandemi COVID-19 dan invasi Rusia ke Ukraina.

“Munculnya friendshoring memicu kekhawatiran terhadap kemungkinan fragmentasi geopolitik dan deglobalisasi ekonomi dunia lebih lanjut, serta menurunnya saling ketergantungan antara negara, institusi, dan perusahaan global,” ungkapnya.

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, juga menyoroti praktik friendshoring sebagai respons terhadap situasi ketidakpastian global. “Friendshoring berarti kita memiliki sekelompok negara yang memiliki kepatuhan yang kuat terhadap seperangkat norma dan nilai… dan kita perlu memperdalam hubungan kita dengan para mitra tersebut,” ujar Yellen.

Dalam konteks Indonesia, Sri Mulyani menegaskan bahwa Indonesia tetap mampu menjaga perekonomiannya di tengah ketidakpastian global. Meskipun menghadapi perubahan paradigma perdagangan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tumbuh sekitar 5 persen selama 8 kuartal berturut-turut.

“Mari kita tetap waspada agar Indonesia bisa tetap maju dan terhindar dari jebakan middle-income trap,” tandas Sri Mulyani, sambil menegaskan bahwa APBN tahun ini tetap menjadi instrumen andalan untuk melindungi masyarakat dan menjawab masalah struktural.