Pelantikan IKAPI DIY, Wawan: Buku Bajakan dan Kebijakan Pemerintah jadi Prioritas

Pelantikan Ikatan Penerbit Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (IKAPI DIY) dilaksanakan di Hotel Crystal Lotus pada Sabtu, 12 Februari 2022.

IKAPI sebagai lembaga yang mengurusi penerbitan buku sering mendapat masukan terkait buku bajakan serta kebijakan pemerintah merujuk karya.

Wawan Arif Rahmat dipercayai untuk mengemban amanah sebagai ketua IKAPI DIY periode 2021-2026 ini.

Sebelumnya, praktek pembajakan buku sudah menjadi industri, dengan market place sebagai media pemasarannya. Bila terdapat protes dari IKAPI, pengelola market place sekedar menurunkan postingan saja.

Untuk melindungi usaha penerbitan dari praktek pembajakan, IKAPI berharap pemerintah memberikan sanksi tegas pada pelakunya.

“kami sudah sering melaporkan terkait pembajakan tetapi tetap selalu muncul” ujar Wawan saat berdiskusi dalam sesi pertanyaan.

Wawan juga menyinggung dukungan pemerintah terhadap insan perbukuan dan literasi masyarakat yang dianggap masih kalah dengan negara tetangga Malaysia.

Wawan sempat menyambangi Negeri Jiran tersebut pada 2008 silam dan pulang dengan kecemburuan.

Setidaknya ia melihat tiga kebijakan pemerintah Malaysia dalam mendukung iklim literasi di negaranya.

Pertama, masyarakat Malaysia ketika membeli buku akan sangat antusias mengumpulkan struk.

“Karena setiap mereka belanja buku 1.000 Ringgit dalam setahun, itu otomatis akan mengurangi pajak pribadi,” ujar Wawan.

Kedua, mahasiswa di Malaysia memiliki kartu khusus untuk belanja buku.

“Satu mahasiswa mendapatkan 20.000 ringgit dalam satu tahun ajaran,” imbuhnya. Faktor ketiga yang membuat Wawan cemburu adalah adanya lembaga khusus yang ditunjuk untuk mengurus karya terjemahan asing.

“Jadi, pemerintah yang membeli semua copyright, bukan penerbitnya,” jelasnya. Kemudian, penerbit bisa leluasa memilih karya asing yang ingin diterbitkan.

Menurut Wawan hal tersebut menjadi dukungan konkret yang diberikan pemerintah Malaysia untuk mendukung iklim literasi di negaranya.

Ia berharap dukungan yang sama bisa diberikan pemerintah Indonesia kepada dunia literasi Tanah Air.

Diskusi terkait Pemda DIY dengan IKAPI DIY menghasilkan kesimpuan berupa mempersilahkan penerbitan mengajukan penawaran lewat lelang elektronik. Serta mengajukan kerjasama dalam program bedah buku bersama DPRD DIY.***