Refocusing Anggaran Mengancam Banyak Program Pemkab Bantul

Berita Baru, Bantul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul dalam rangka menjalankan amanat Peraturaturan Mentri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.7/2021, melakukan refocusing anggaran.

Sekertaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis menjelaskan, menurutnya ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi sasaran refocusing. Kelimanya adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPKP), Dinas Perhubungan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Peberdayaan Masyarakat dan Desa (DPPKBPMD), dan Sekretariat DPRD Bantul.

“Paling besar ya dari DPUPK, nilainya sampai 75 miliar. Selain itu juga kami memangkas dana belanja tidak terduga,” katanya, Senin (15/3/2021).

Sesuai yang terdapat dalam PMK tersebut, Pemkab Bantul memiliki kewajiban melakukan refocusing anggaran minimal 8 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU). Selain karena amanat dari PMK, pelaksanaan refocusing juga perlu karena adanya penurunan DAU. Menurutnya ada penurunan DAU sebesar Rp. 30 miliar dari tahun lalu.

Menurut Helmi, refocusing anggaran rencananya akan kami manfaatkan untuk penanganan Covid-19 dan mendukung vaksinasi di Kabupaten Bantul selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sehingga Pemkab Bantul wajib menyediakan Shelter dan kebutuhan lainnya dalam rangka penanganan Covid-19.

“Yang kita butuhkan sekitar Rp. 144 miliar, sebanyak Rp. 94 miliar untuk penanganan Covid-19. Belum lagi kami masih harus membayar insentif kepada nakes tahun 2020 sebesar Rp. 20 miliar. Jadi refocusing APBD memang perlu, apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kemungkinan turun,” Ujarnya.

Sedangkan menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul Aris Suharyanta, pada hari yang berbeda mengatakan ada tiga program yang sementara akan berhenti. Tiga program tersebut antara lain Penerangan Jalan Umum (PJU), rehabilitasi terminal, dan pengadaan rambu lalu lintas.

Menurutnya, total anggaran dalam tiga program tersebut mencapai Rp14 miliar. Jumlah yang paling banyak yakni pengadaan PJU, mencapai Rp. 13 miliar. Sedikitnya terdapat 400 titik jalan yang harus segera mendapat pemasangan lampu. Mulai dari jalan ke arah wisata dan jalan-jalan kabupaten. Kendati terancam hilang akibat refocusing, pihaknya berharap pengadaan PJU menjadi pertimbangan Bupati.

“Sejak 1 Maret kemarin sudah ada surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) untuk menghentikan program pengadaan. Namun kepastian apakah akan terkena refocusing kami masih menunggu, tapi Pemkab memang sudah meminta berhenti sementara. Yang paling banyak anggarannya pada PJU. Karena memang sudah banyak permintaan dari warga dan masyarakat terhadap jalan-jalan yang gelap untuk segera di beri lampu,” ujarnya (16/3/2021).

Sementara itu secara terpisah Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul Didik Warsito, mengatakan telah mengetahui rasionalisasi anggaran. Rencananya, Dinsos Bantul akan mencoret salah satu programnya, yakni Graduasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia menilai dapat menunda program yang menyasar 600 PKH itu. “Total anggaran untuk graduasi itu sebanyak Rp1,8 miliar. Tapi, kemarin hasil komunikasi akhir dengan Pak Trisna Manurung [Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah], rencana kami hanya akan kena Rp1,2 miliar,” kata Didik, Selasa (16/3).