Pemkab Kulon Progo Salurkan Bantuan Beras Untuk Masyarakat Yang Membutuhkan

Berita Baru, Yogyakarta– Lewat Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan penyaluran bantuan beras yang bersumber dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk tahun 2024 ini ke sejumlah kapanewonan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DPP Kulon Progo, Drajat Purbadi mengatakan dimana beras bantuan tersebut tersalurkan ke 12 kapanewon.

“Berasa CPP disalurkan ke 57.642 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh kapanewon,” ungkap Drajat pada Selasa (30/01/2024).

Drajat juga mengungkapkan bantuan beras CPP tersebut akan disalurkan setiap bulan. Setiap KPM akan menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan.

Drajat menambahkan penyaluran beras CPP tersebut berlangsung selama 6 hari. Dimana prosesnya sudah bermula dari hari Senin (29/01/2024) kemarin.

“Per harinya akan kami salurkan ke 2 kapanewon,” ujarnya.

Kapanewon pertama yang menerima bantuan beras antara lain Temon dan Panjatan.

Target penyaluran bantuan beras terakhir dilakukan pada 5 Februari nanti di Kapanewon Samigaluh dan Kalibawang.

Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo , Ni Made Dwipanti Indrayanti secara simbolis menyerahkan beras bantuan CPP di Kalurahan Kedundang, Temon. Sebanyak 288 KPM di Kedundang menerima beras CPP yang totalnya mencapai 2.880 kg.

Ia mengungkapkan penyaluran beras bantuan CPP merupakan program rutin tahunan. Outputnya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang membutuhkan.

“Beras bantuan CPP ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat di Kulon Progo,” kata Made.

Ia juga menilai adanya beras CPP bisa membantu Pemkab Kulon Progo dalam mengatasi berbagai permasalahan di masyarakat.

Seperti kemiskinan yang bisa menyebabkan terjadinya stunting dan gizi buruk.

Beras CPP ini juga diharapkan bisa menjaga kestabilan harga beras di pasaran agar tidak melonjak. Itu sebabnya Made meminta agar proses penyalurannya dilakukan lewat koordinasi yang intensif dan efektif.

“Jangan sampai terjadi miskomunikasi yang bisa mengganggu proses pemberian bantuan,” ujarnya.